.jpg)
Kudus-Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (Amar) Menggugat menolak impor beras yang dilakukan Pemerintah, Senin (26/9) kemarin, di Alun-Alun Simpang Tujuh, Kudus. Mereka beralasan, Pemerintah sejauh ini tidak memperhatikan kesejahteraan para petani, sehingga berdampak terhadap produksi beras di masyarakat.Koordinator Aksi, Faisol Riza dalam orasinya mengatakan, Pemerintah tidak bisa menggunakan dalih minimnya stok beras di masyarakat untuk melakukan impor beras. Minimnya produksi beras dari petani lokal, bukanlah kesalahan petani. Namun hal itu merupakan ketidakmampuan Pemerintah untuk menyediakan pupuk murah dan teknologi pertanian bagi para petani.
"Hal itu diperparah lagi dengan permainan tengkulak yang mempermainkan harga beras di pasaran. Sehingga, petani sering kali dirugikan karena harga beli dari petani sangat murah, sedangkan harga di pasaran membumbung tinggi," kata Faisol di hadapan peserta aksi dan para pengguna jalan. Ia menambahkan, sebagai negara agraris seharusnya Indonesia mampu menguasai produksi beras Asia, bahkan dunia. Karena, ketersediaan lahan pertanian dan sinar matahari sepanjang tahun, berpotensi besar terhadap pertanian di Indonesia.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kudus itu, mendesak Pemerintah Pusat dan Daerah untuk kembali mengkaji Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Di Pasal itu, para pendiri bangsa telah mengamanahkan pengelolaan air, tanah dan yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Penyediaan lahan pertanian produktif harus dilakukan, penyediaan pupuk murah, akses terhadap pasar bagi petani dengan harga yang layak harus segera dilakukan Pemerintah. Jangan samapai rakyat kita mati di lumbung padi negeri ini," teriak Faisol.
Aksi yang digelar untuk memperingati Hari Tani tersebut dimulai sekitar pukul 10.00 tersebut, diikuti beberapa LSM dan Lembaga Kemahasiswaan dari Universitas Muria Kudus dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus. Puluhan personil Kepolisian Resor Kudus turut menjaga jalannya aksi. Aksi belangsung tertib dan tidak mengganggu pengguna jalan.
Telah diberitakan sebelumnya, guna memenuhi ketersediaan bahan pangan pokok beras di Kabupaten Kudus, Gudang Bolog Kudus mendatangkan beras import dari Vietnam melalui Gudang Bulog Surabaya. Hal itu dilakukan karena serapan gabah kering giling dari petani sudah tidak bisa diandalkan.
Menurut Wakil Ketua Perum Bulog Subdiver Pati, Muhammad Yusuf saat ditemui di Gudang Bolog Kudus beberapa waktu lalu, beras impor yang didatangkan dibagi dua tahap. Tahap pertama telah datang sebanyak 2.750 ton, sedangkan tahap dua akan datang sebanyak 5.400 ton. Kebutuhan beras masyarakat Kudus setiap bulan mencapai 550 ton. Sementara stok beras di gudang saat ini tersedia sebanyak 700 ton.
Salah satu peserta aksi lain, Kholid Mawardi mengatakan, penyediaan teknologi pertanian bagi para petani dianggap sangat mendesak. Pasalnya, produktivitas petani seringkali dibatasi peralatan yang ada. Sehingga produksi padi dari petani sering tidak maksimal.
"Penyediaan alat seperti pengering padi dan alat penggilingan, mutlak disediakan untuk petani. Karena, dengan ketersediaan alat-alat itu, petani dapat mendapat keuntungan dari nilai pengelolaan produk," kata Kholid di sela-sela aksi kemarin. Menurutnya, selama ini petani tidak mendapatkan nilai dari perubahan produk, dari gabah menjadi beras. Dengan ketersediaan teknologi pengolahan produk, petani tidak lagi bergantung pada tengkulak.
Kholid menambahkan, infrastruktur pendukung pertanian juga harus segera diperbaiki. Ia menyebutkan, sedimentasi Sungai Wulan dan Sungai Juwana yang memeberikan akses irigasi persawahan di Kudus saat ini memprihatinkan. "Air yang mengalir dari Waduk Kedung Ombo di Grobogan dari tahun ke tahun mengalami penyusutan debit saat musim kemarau tiba, namun menjadi bencana banjir yang merusak lahan pertanian saat musim hujan tiba. Hal itu diakibatkan sedimentasi kedua sungai tersebut," kata Kholid.
Sementara itu, saat dihubungi terpisah, Ketua Komisi B DPRD Kudus, Mas'an mengatakan, penyediaan teknologi pertanian memang dirasa mendesak. Terutama pada mesin penanam dan pemanen padi, pasalnya saat ini, petani di Kudus kesulitan untuk mencari buruh tani saat musim tanam dan masa panen.
"Penyediaan teknologi pertanian sangat mungkin untuk dilakukan. Karena di beberapa negara tetangga, penyediaan itu telah dilakuka. Buktinya, kita sering impor beras dari negara tetangga, seperti Thailan dan Vietnam," katanya. c2
