PMII Kudus

Kemandirian Ekonomi Perempuan 
oleh : Qomariyah
aktif di Kopri PC. PMII Kudus (Korps PMII Puteri)
PMII Kudus- Jawa Tengah


           "lelaki dan perempuan memang berbeda tetapi tidak untuk dibeda- beda kan"
Ungkapan  tersebut dapat untuk menggambarkan pola relasi yang semestinya antara perempuan dan lelaki. Karena sampai saat ini masih terdapat ketimpanga. Terbukti masih ada marginalisasi (peminggiran), stereotipe (pelabelan negatif), dan subordinasi. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi salah satu pihak karena menimbulkan ketidakadilan. Dan yang paling dirugikan adalah perempuan. Mengingat posisi perempuan yang dilemahkan oleh budaya patriarkhal yang berlangsung berabad- abad.
     Keadilan gender yang diimpikan seolah masih jauh dari kenyataan. Misalnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang kebanyakan korbannya perempuan semakin hari semakin meningkat. Kasus pemerkosaan, pelecehan, TKI dianiya majikannya, traffiking, prostitusi, eksploitasi semua obyeknya juga perempuan. Masalah ini tidak hadir dengan sendirinya. Tetapi, dibentuk oleh sisitem yang belum menghargai perempuan.
     Misalnya, perempuan dinomerduakan disegala bidang; politik, pendidikan, ekonomi, sosiaal, budaya, dsb. Karena sudah kadung distereotypkan bahwa perempuan lemah, mengedepankan perasaan, konsumtif, manja, dan cengeng.
Perempuan Dalam Arus Perputaran Zaman
     Zaman semakin berubah. Yakni, perubahan pola fikir sampai pola relasi perempuan dan laki- laki. Salah satunya disebabkan aarus informasi mudah akses yang sering membawa isu demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan hidup serta gender.
     Ragam informasi itu semakin menyadarkan perempuan agar lebih progresif. Kalau dulu perempuan tak lebih sebagai konco wingking (kerja domestik), sekarang perempuan mulai merambah sektor publik. Namun, prestasi ini bukan segala- galanya. Kenyataannya masih banyak ganjalan. Ruth Indiah Rahayu, peneliti dari Yayasan Kalyanamitra, mengungkapkan bahwa kaum perempuan Indonesia tengah mengalami penghancuran identitas perempuannya sehubungan dengan otonomi ekonomi, politik, dan budayanya. Sebabnya, perempuan didefinisikan menjadi pelengkap pendukung para patriakh yang berbentuk laki- laki dalam sistem yang memberi keuntungan pada laki- laki dan pemerintah atau negara yang didefinisikan sebagai "bapak".
     Hasilnya, walau perempuan bekerja, belum dianggap sebagai kerja produktif. Karena kerja perempuan hanya dianggap mencari uang tambahan. Dengan adanya siklus biologis yaitu haid, mengandung janin, dan melahirkan anak, semakin memperkuat alasan bahwa perempuan kurang produktif.
     Ketimpangan persepsi ini mengakibatkan perempuan pekerja diberi upah jauh lebih murah dari pada pekerja laki- laki. Perempuan juga jarang menduduki posisi penting karena patriarkhi menghendaki perempuan berpendidikan rendah.
     Upah rendah, jaminan keselamatan kerja pun rendah. Misalnya, banyak tejadi kekerasan buruk dan pelecehan seksual oleh atasan. Atau eksploitasi tubuh perempuan untuk merangsang daya beli (alat promosi).
     Lebih kejam lagi, kerja perempuan menjadi double burden. Yakni, selain bekerja disektor publik juga tetap saja haarus mengerjakan tugas rumah tangga sendirian. Maka, sering kali ada ungkapan "perempuan bekerja dari mulai terbit matahari sampai terbenamnya mata suami".
Penyikapan
     Masalah ini perlu penyikapan khusus. Yakni, penyadaran bahwa pekerjaan perempuan dan laki- laki sama- sama memilliki nilai produksi. Sehingga harus mendapatkan gaji sesuai dengan aturan yang ada (Upah Minimum Regional/ UMR).
    Selain itu, penempatan kerja (posisi) yang ad harus berdasarkan kapasitas yang dimiliki. Jadi, perempuan juga memiliki hak dipromosikan naik jabatan. Selanjutnya, jaminan keamana dan perlindungan perempuan di tempat kerja harus ada dan setiap kasus yang terjadi harus ditangani seadil -a dilnya.
    Tak kalah penting, ketika perempuan memilih bekerja, pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawab suami dan isteri. Artinya, sebelum terjun ke ranah publik harus ada kesefahaman istri- suami. 

Faktor Kemandirian Ekonomi
     Untuk  mengagas kemandirian ekonomi, ada dua yang dibutuhkan; internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan perempuan. Yakni, perempuan mulai menata diri dan membekali diri dengan skill tertentu. Seperti, pendidikan layak. Lalu, menggembleng mental sebagai petrung agar bereani untuk menang- kalah atau untung- rugi.
     Sedang faktor eksternal, adalah kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan akselerasi pemberdayaan perempuan. Kondisi sosialkultur masyarakat ikut memberi ruang pada perempuan untuk berkreasi. Caranya adalah proses penyadaran kritis. Sehingga tingkat partisipasi masyarakat dalam perubahan semakin meningkat. Dalam lingkup publik misalnya, abagaimana akses sumber daya untuk proses produksi juga harus diberikan kepada perempuan secara lebih luas. Uatamanya, bagaimana perempuan dalam perputaran zaman yang semakin cepat ini lebih aktif berinisiatif sehingga memiliki nilai tawar (bargaining). Bukan saatnya lagi perempuan hanya menjadi sekedar konco wingking (kerja domestik) yang nasibnya digantungkan di bawah tangan bahkan ketiak laki- laki. Maka perempuan patut menjadi subyek mandiri yang bebas menentukan nasibnya sendiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.p

Disadur dari Buletin Pertiwi
Edisi Khusus Konggres